JurnalBanten.id, Makassar – Komisi D DPRD Kota Makassar akan memanggil sejumlah pejabat Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar untuk meminta penjelasan terkait dugaan praktik jual beli jabatan kepala sekolah.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Pemanggilan tersebut dilakukan melalui rapat kerja yang dijadwalkan berlangsung pada Senin (29/6/2026) pukul 13.00 Wita di Kantor Sementara DPRD Kota Makassar, Jalan Letjen Hertasning.

Agenda itu digelar menyusul aduan masyarakat terkait proses seleksi kepala sekolah yang belakangan menjadi sorotan.

Surat undangan rapat bernomor 000.5/52/K.D/DPRD/VI/2026 tertanggal 25 Juni 2026 telah dikirim kepada Wali Kota Makassar.

Dalam surat tersebut, DPRD meminta agar sejumlah pejabat terkait dihadirkan untuk memberikan penjelasan.

Pejabat yang diminta hadir meliputi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Makassar, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Kepala Bidang PAUD, Kepala Bidang SD, serta Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Makassar.

Melalui rapat kerja tersebut, Komisi D DPRD akan meminta penjelasan langsung dari jajaran Pemerintah Kota Makassar dan Dinas Pendidikan terkait berbagai aduan masyarakat mengenai proses seleksi kepala sekolah yang diduga diwarnai praktik jual beli jabatan.

Dugaan praktik jual beli jabatan kepala sekolah mencuat setelah beredar video yang berisi pengakuan seorang kepala sekolah.

Dalam video tersebut, ia mengaku diminta menyerahkan uang dalam proses pengisian jabatan kepala sekolah.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan telah memerintahkan Inspektorat Kota Makassar memeriksa seluruh pihak yang disebut dalam video maupun informasi yang berkembang di masyarakat.

“Saya sudah memerintahkan Inspektorat untuk memeriksa pihak-pihak yang terkait. Sementara jalan,” ujar Munafri, dikutip dari Tribun Timur, Minggu (28/6/2026).

Menurut Munafri, pemeriksaan tidak hanya menyasar satu pihak. Seluruh nama yang disebut akan dimintai klarifikasi melalui mekanisme konfrontasi agar masing-masing memiliki kesempatan memberikan penjelasan.

“Semua akan dikonfrontasi, termasuk oknum Kabid, Kepala Seksi di GTK Dinas Pendidikan, maupun pihak-pihak lain yang disebut dalam informasi video yang beredar,” paparnya.

Munafri menegaskan pemerintah tidak ingin mengambil kesimpulan hanya berdasarkan informasi yang beredar di media sosial.

“Semua harus dibuka secara terang. Pemeriksaan ini penting agar tidak menjadi bola liar di tengah masyarakat. Kalau memang ada pelanggaran, tentu akan diproses sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan Kota Makassar Muh Yunus Sanusi membantah menerima uang sebagaimana tudingan yang beredar dalam video viral.

Yunus mengaku sejak awal telah menolak ketika seorang kepala sekolah menawarkan untuk mengirim uang melalui rekening maupun secara tunai.

“Saya jawab, mohon maaf Bu, kami tidak boleh menerima apa pun berkaitan dengan jabatan kami,” kata Yunus.

Menurut Yunus, kepala sekolah tersebut kemudian tetap datang ke ruang kerjanya sambil membawa amplop putih dan meletakkannya di laci meja.

“Saya tidak pernah sentuh itu uang. Dia sendiri yang simpan di laci saya,” ujarnya.

Ia mengatakan amplop tersebut sengaja tidak dibuka karena ingin dijadikan barang bukti apabila sewaktu-waktu diperlukan dalam proses pemeriksaan.