Jurnalbanten.id, Bandung – Puluhan warga memblokade gerbang PT Royal Abadi Sejahtera di Kampung Cibacang, Desa Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, Selasa (30/6/2026).

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Aksi itu dilakukan sebagai protes atas dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap delapan pekerja lokal.

Aksi yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB itu membuat truk pengangkut hasil produksi tidak dapat keluar dari kawasan pabrik sehingga distribusi perusahaan terganggu.

Personalia PT Royal Abadi Sejahtera, Dwi Wahyu, mengakui aksi tersebut berdampak terhadap operasional perusahaan, meski proses produksi masih tetap berjalan.

“Untuk produksi perusahaan dengan adanya aksi ini memang sedikit tersendat, tetapi tetap berjalan,” kata Dwi.

Ia mengatakan aspirasi warga telah disampaikan kepada manajemen. Sekitar pukul 14.00 WIB, perwakilan perusahaan menemui massa dan meminta aksi dihentikan karena memengaruhi operasional pabrik.

Menurutnya, manajemen akan menemui perwakilan warga pada Rabu (1/7/2026).

“Besok pukul 10.00 WIB manajemen akan datang menemui perwakilan warga. Hari ini mereka tidak hadir, tetapi aspirasi warga sudah kami sampaikan,” ujarnya.

“Kami tidak bisa mengintervensi keputusan warga. Harapan kami, aksi ini cukup sampai hari ini karena besok manajemen siap berdialog,” kata Dwi.

Namun, perusahaan belum menjelaskan alasan pemberhentian delapan pekerja tersebut. Penjelasan, menurut Dwi, akan disampaikan langsung oleh manajemen dalam pertemuan.

Salah seorang pekerja terdampak, Aep Suhendar, mengaku diberhentikan setelah hampir tujuh tahun bekerja tanpa pernah menerima surat teguran maupun pembinaan.

“Saya bekerja di sini hampir tujuh tahun, tiba-tiba kemarin diberhentikan. Padahal saya bekerja dengan baik dan tidak pernah ada masalah,” kata Aep.

Menurutnya, gelombang PHK mulai terjadi setelah pergantian yayasan outsourcing yang bekerja sama dengan perusahaan.

Sejak itu, kata Aep, pekerja lokal yang sebelumnya direkrut berdasarkan kesepakatan dengan perusahaan mulai diberhentikan dengan berbagai alasan, mulai dari ijazah, keterampilan, hingga usia.

“Sejak awal perusahaan sepakat mempekerjakan warga sekitar. Tetapi setelah yayasan berganti, kami justru dipersulit,” ujarnya.

Aep menyebut, dari 25 warga Kampung Cibacang yang bekerja di perusahaan tersebut, delapan orang telah kehilangan pekerjaan. Mereka juga mengaku tidak menerima pesangon maupun melalui tahapan pembinaan sebelum diberhentikan.

“Kalau memang ada kesalahan, seharusnya ada surat peringatan lebih dulu supaya kami tahu letak kesalahannya. Ini tiba-tiba langsung dipecat,” tuturnya.

Selain memprotes dugaan PHK sepihak, warga juga meminta perusahaan kembali melibatkan masyarakat sekitar sebagai tenaga bongkar muat.

Ketua RT 01 RW 04 Kampung Cibacang, Poniman, mengatakan pekerjaan bongkar muat yang sebelumnya menjadi sumber penghasilan warga kini dialihkan kepada tenaga kerja dari luar lingkungan.

“Dulu warga di sini menjadi buruh harian untuk bongkar muat. Sekarang sudah tidak dilibatkan lagi karena perusahaan menggunakan orang dari luar,” kata Poniman.